Home » Ekonomi » Dugaan Penyerobotan Tanah Adat Sawit:Panah Papua Tantang DPR Papua Barat Bentuk Pansus Khusus
Dugaan Penyerobotan Tanah Adat Sawit:Panah Papua Tantang DPR Papua Barat Bentuk Pansus Khusus
- calendar_month Wednesday, 22 Jul 2026
- visibility 145
- comment 0 comment
MTN-MANOKWARI – Masalah penguasaan lahan adat yang meluas di Papua Barat kembali mencuat.
Ketua Perkumpulan Panah Papua, Zulfianto, secara tegas menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas dugaan penyerobotan tanah milik masyarakat adat di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Wondama dan sejumlah wilayah lain oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Zulfianto menegaskan, Pansus ini mutlak diperlukan guna memanggil seluruh pihak terkait: mulai dari pihak perusahaan PT Boreneo Subur Prima (BSP), perwakilan masyarakat adat, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Kantor Wilayah Pertanahan Papua Barat.
“Selama ini masyarakat adat berjuang sendiri saat hak tanah mereka dirampas. Padahal DPR punya kewajiban dan instrumen untuk turun tangan.
Saya tantang DPR PB bentuk Pansus perlindungan masyarakat adat dari perampasan lahan.
Masalah ini terjadi di mana-mana, bahkan berjalan secara sistematis,” tegas Zulfianto di Manokwari.
Kasus ini bermula saat masyarakat adat marga Ateta, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Wondama melakukan protes keras ke Kantor BPN/ATR Kabupaten Teluk Bintuni.
Mereka mempertanyakan keabsahan penerbitan 2.474 sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang mencakup 32 ribu hektare kawasan hutan adat mereka—tanpa pelibatan maupun komunikasi apapun kepada pemilik hak ulayat tanah tersebut.
Melalui usulan pembentukan Pansus ini, diharapkan DPR PB dapat menjadi wadah netral yang mengungkap fakta sesungguhnya, menjamin keadilan bagi masyarakat adat, serta memastikan setiap perizinan penggunaan lahan benar-benar menghormati hak ulayat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Author: Kaperwil Papua Barat:Daut Monei
At the moment there is no comment