Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Ekonomi » Makassar Paling Rentan Kekeringan,BPBD Sulsel Siap Dukung Penganan Kebutuhan Air Bersih

Makassar Paling Rentan Kekeringan,BPBD Sulsel Siap Dukung Penganan Kebutuhan Air Bersih

  • calendar_month Wednesday, 15 Jul 2026
  • visibility 275
  • comment 0 comment

MTN-SULSEL,-MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan penyebaran ancaman kekeringan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota, dengan Kota Makassar dinilai sebagai daerah yang paling berisiko terdampak.

Hal ini dikarenakan pasokan air baku bagi warga Makassar sangat bergantung pada sumber air permukaan yang volumenya menurun drastis seiring berjalannya musim kemarau.
Kepala BPBD Sulawesi Selatan, Amson Padolo, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk turun mendukung penuh upaya penanggulangan di setiap wilayah, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Makassar yang mulai kesulitan.
“BPBD Sulsel memberikan dukungan menyeluruh kepada seluruh BPBD daerah yang melaksanakan langkah tanggap darurat mengatasi kekeringan,” ujar Amson dalam keterangannya pada Selasa (14/7/2026).

Faktor Kerentanan Makassar dan Kondisi Wilayah Lain

Amson menjelaskan alasan mengapa Makassar menjadi wilayah yang paling rentan dibandingkan daerah lain di Sulsel.
Sebagian besar kebutuhan air bersih warga bergantung pada pelayanan PDAM yang sumber utamanya berasal dari air permukaan.
Berbeda dengan wilayah lain yang masih memiliki beragam sumber air alami, sehingga kebutuhan warga di sana belum terganggu secara signifikan dan belum ada yang melaporkan status tanggap darurat.
“Yang paling rawan justru Kota Makassar, karena sumber air baku PDAM memang hanya mengandalkan air permukaan.
Sementara daerah lain masih memiliki banyak sumber air alternatif, sehingga kebutuhan air bersih warga masih dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.

Apresiasi Langkah Mitigasi dan Pengalaman Sebelumnya

Pihak BPBD Sulsel juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin, seperti rencana pengadaan sumur bor dan sarana pendukung lainnya.
Menurut Amson, pendekatan ini sangat tepat dan sejalan dengan pengalaman penanganan bencana serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya bersama Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan.
“Langkah yang disampaikan Bapak Wali Kota sangat tepat. Pengadaan sumur bor dan upaya lain seperti ini sudah pernah kami laksanakan beberapa tahun lalu, berkolaborasi erat dengan Kodam Sulsel,” tambahnya.
Pemerintah provinsi dan kota terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan kondisi, memastikan pasokan air bersih tetap terjaga, serta menyiapkan langkah antisipasi agar dampak kekeringan dapat diminimalkan seefektif mungkin.
  • Author: Andi Sahrul: Kaperwil Sulsel

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi Bela Palestina Di Monas Berlangsung Tertib,Polisi Utamakan Pendekatan Humanis

    Aksi Bela Palestina Di Monas Berlangsung Tertib,Polisi Utamakan Pendekatan Humanis

    • calendar_month Sunday, 26 Jul 2026
    • visibility 178
    • 0Comment

    MTN-Jakarta – Aksi damai bertajuk “Gaza for Palestina Jika Kita Tetap Diam” yang digelar Majelis Ormas Islam (MOI) di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), berlangsung tertib dengan diikuti sekitar 1.000 peserta. Polisi mengedepankan pendekatan humanis agar kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan lancar. Sebanyak 758 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, […]

  • Isu Tambang Pasir di Kulisusu Barat, Keterlibatan Kepsek Jadi Sorotan

    Isu Tambang Pasir di Kulisusu Barat, Keterlibatan Kepsek Jadi Sorotan

    • calendar_month Sunday, 17 Mei 2026
    • visibility 331
    • 0Comment

    BUTON UTARA, MTN – Dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) dalam aktivitas tambang pasir ilegal kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil investigasi media beberapa awak media, seorang ASN inisial LMR yang diketahui menjabat sebagai kepala sekolah (kepsek) diduga turut mengelola aktivitas penambangan pasir tanpa izin di […]

  • Pemprov Bali Terapkan filter Ketat Mulai 2026,Antisipasi Wisatawan Bermasalah

    Pemprov Bali Terapkan filter Ketat Mulai 2026,Antisipasi Wisatawan Bermasalah

    • calendar_month Wednesday, 17 Jun 2026
    • visibility 221
    • 0Comment

    MTN-BALI,-DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis dan historis dalam tata kelola kepariwisataan nasional dengan merumuskan kebijakan baru yang akan diterapkan pada tahun 2026. Kebijakan ini mengusung konsep “Pariwisata Berkualitas” (Quality Tourism), yang secara tegas mengubah paradigma dari orientasi kuantitas kunjungan menjadi selektivitas terhadap kualitas wisatawan mancanegara (wisman) yang memasuki wilayah Pulau Dewata. Langkah […]

  • Temuan BPK Rp,563 Juta Sebagian Sudah Di Kembalikan! Kadis Pendidikan Merangin:Tinggal Rp.179Juta Belum Disetor,Surat Telah Dikirimkan Ke Pihak Terkait

    Temuan BPK Rp,563 Juta Sebagian Sudah Di Kembalikan! Kadis Pendidikan Merangin:Tinggal Rp.179Juta Belum Disetor,Surat Telah Dikirimkan Ke Pihak Terkait

    • calendar_month Friday, 17 Jul 2026
    • visibility 562
    • 0Comment

    MTN-MERANGIN, 17 Juli 2026 – Terkait pemberitaan sejumlah media yang menyebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin bungkam saat dimintai tanggapan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengadaan mebel Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp563.904.188, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Misrinadi, akhirnya memberikan penjelasan lengkap dan terbuka kepada […]

  • Lindungi Usaha Lokal, Bali Resmi Tutup 18 Bidang Usaha Bagi Penanaman Modal Asing

    Lindungi Usaha Lokal, Bali Resmi Tutup 18 Bidang Usaha Bagi Penanaman Modal Asing

    • calendar_month Thursday, 23 Jul 2026
    • visibility 453
    • 0Comment

    MTN-BALI-,DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas dan bersejarah untuk melindungi keberlangsungan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui persetujuan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Pemprov Bali resmi menutup akses perizinan terintegrasi (OSS) bagi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang selama ini dianggap merambah […]

  • Dua Kasus Korupsi Tanah Kas Desa,Lurah CondongCatur Di Tahan Polda DIY

    Dua Kasus Korupsi Tanah Kas Desa,Lurah CondongCatur Di Tahan Polda DIY

    • calendar_month Sunday, 5 Jul 2026
    • visibility 268
    • 0Comment

    MTN-DIY, SLEMAN – Kepala Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut pengelolaan dan penyalahgunaan aset Tanah Kas Desa (TKD). Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dua lokasi lahan milik desa yang menjadi objek perkara adalah di wilayah Padukuhan Gandok serta lahan di Kalurahan Desa […]

expand_less