Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Budaya » Lindungi Usaha Lokal, Bali Resmi Tutup 18 Bidang Usaha Bagi Penanaman Modal Asing

Lindungi Usaha Lokal, Bali Resmi Tutup 18 Bidang Usaha Bagi Penanaman Modal Asing

  • calendar_month Thursday, 23 Jul 2026
  • visibility 402
  • comment 0 comment

MTN-BALI-,DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas dan bersejarah untuk melindungi keberlangsungan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui persetujuan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Pemprov Bali resmi menutup akses perizinan terintegrasi (OSS) bagi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang selama ini dianggap merambah ruang gerak ekonomi masyarakat.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan kebijakan ini lahir dari hasil evaluasi mendalam yang menemukan adanya penyalahgunaan celah regulasi pada sektor berisiko rendah dan menengah rendah.
Banyak investor asing memanfaatkan kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis tanpa syarat investasi signifikan, bahkan menggunakan kantor virtual untuk menjalankan usaha yang seharusnya menjadi ranah ekonomi kerakyatan.
“Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat dan menekan ruang hidup UMKM.
Kami tidak menutup pintu investasi, melainkan mengarahkan investasi pada sektor yang benar-benar dibutuhkan dan tidak mematikan potensi ekonomi masyarakat setempat,” tegas Koster.
Bidang usaha yang dibatasi mencakup akomodasi skala menengah, perdagangan ritel, penyewaan kendaraan, jasa konsultansi, rumah makan/kafe, pusat kebugaran, hingga jasa jahit dan penyediaan akomodasi lainnya.
Penutupan akses ini sudah berlaku efektif di seluruh wilayah Bali sejak minggu ketiga Mei 2026.
Koster menegaskan Pemprov tetap sangat terbuka bagi investasi berkualitas, bertanggung jawab, dan selaras dengan visi pembangunan Bali yang menghormati kearifan lokal serta memperkuat kemitraan dengan koperasi dan UMKM.
Pemerintah juga akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran perizinan demi menjaga tata kelola ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
  • Author: Kaperw Bali:Bagaskoro,S.Par.

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proyek Aspal Rp 143 juta di Mekarjaya Jalan Tanpa Arah,Konsultan Pengawas Sitanggang Hilang di Lokasi

    Proyek Aspal Rp 143 juta di Mekarjaya Jalan Tanpa Arah,Konsultan Pengawas Sitanggang Hilang di Lokasi

    • calendar_month Wednesday, 5 Agt 2026
    • visibility 65
    • 0Comment

    MTN-DEPOK – Proyek peningkatan jalan lingkungan yang menelan anggaran Rp143.740.101 dari APBD Kota Depok 2026 diduga berjalan tanpa pengawasan. Saat proses pengaspalan berlangsung, sosok yang bertanggung jawab mengawasi mutu justru tidak terlihat di lokasi. ‎ ‎Pantauan di Jalan Kp. Melati RT 005 RW 030, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Selasa (5/8/2026) pukul 09.02 WIB, pekerjaan sedang […]

  • Satpol PP Mojokerto Selesaikan Pendataan 303 PKL: Langkah Awal Penataan Tertib Berbasis Aturan

    Satpol PP Mojokerto Selesaikan Pendataan 303 PKL: Langkah Awal Penataan Tertib Berbasis Aturan

    • calendar_month Saturday, 1 Agt 2026
    • visibility 139
    • 0Comment

    MTN-JATIM,-MOJOSARI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto telah menuntaskan pendataan menyeluruh terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di dua ruas jalan utama Kecamatan Mojosari, yakni Jalan Niaga dan Jalan Masjid. Kegiatan ini mencatat total 303 pedagang yang aktif berjualan pada sif pagi maupun malam hari, yang tersebar di tiga wilayah kelurahan. […]

  • Dua Kasus Korupsi Tanah Kas Desa,Lurah CondongCatur Di Tahan Polda DIY

    Dua Kasus Korupsi Tanah Kas Desa,Lurah CondongCatur Di Tahan Polda DIY

    • calendar_month Sunday, 5 Jul 2026
    • visibility 247
    • 0Comment

    MTN-DIY, SLEMAN – Kepala Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut pengelolaan dan penyalahgunaan aset Tanah Kas Desa (TKD). Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dua lokasi lahan milik desa yang menjadi objek perkara adalah di wilayah Padukuhan Gandok serta lahan di Kalurahan Desa […]

  • LSM Tidak Berwenang Panggil Kades,ini Batas Hukumnya

    LSM Tidak Berwenang Panggil Kades,ini Batas Hukumnya

    • calendar_month Tuesday, 23 Jun 2026
    • visibility 172
    • 0Comment

    MTN-SULTRA, 23 Juni 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, atau meminta pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) secara paksa layaknya aparat penegak hukum. Hal ini ditegaskan oleh Romdani Putra, SH, yang akrab disapa Dhany, mantan aktivis HMI Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurutnya, wewenang memanggil dan memeriksa secara hukum adalah […]

  • Terima 429 Perwira Remaja Dikmapa PK, Wakasad Tekankan Penguatan SDM TNI AD Hadapi Tantangan Modern

    Terima 429 Perwira Remaja Dikmapa PK, Wakasad Tekankan Penguatan SDM TNI AD Hadapi Tantangan Modern

    • calendar_month Tuesday, 28 Jul 2026
    • visibility 77
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Tradisi Penerimaan 429 Perwira Remaja (Paja) Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Tahun Anggaran 2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta. Tradisi tersebut menandai bergabungnya para perwira muda ke dalam keluarga besar TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi […]

  • Asosiasi Media Nusantara Dibentuk, Pemerintah Berau Harap Jaga Independensi

    Asosiasi Media Nusantara Dibentuk, Pemerintah Berau Harap Jaga Independensi

    • calendar_month Tuesday, 5 Mei 2026
    • visibility 119
    • 0Comment

    BERAU, MTN – Terbentuknya Asosiasi Media Nusantara (AMN) di Nusantara berkantor di Kabupaten Berau pada 25 April 2025 diapresiasi. Organisasi yang menghimpun pemilik media siber dan insan pers ini diharapkan mampu meningkatkan standarisasi kualitas jurnalistik serta membentuk ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau, H. Didi Rahmadi, S.Sos., […]

expand_less