Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Budaya » Lindungi Usaha Lokal, Bali Resmi Tutup 18 Bidang Usaha Bagi Penanaman Modal Asing

Lindungi Usaha Lokal, Bali Resmi Tutup 18 Bidang Usaha Bagi Penanaman Modal Asing

  • calendar_month Thursday, 23 Jul 2026
  • visibility 454
  • comment 0 comment

MTN-BALI-,DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas dan bersejarah untuk melindungi keberlangsungan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui persetujuan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Pemprov Bali resmi menutup akses perizinan terintegrasi (OSS) bagi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang selama ini dianggap merambah ruang gerak ekonomi masyarakat.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan kebijakan ini lahir dari hasil evaluasi mendalam yang menemukan adanya penyalahgunaan celah regulasi pada sektor berisiko rendah dan menengah rendah.
Banyak investor asing memanfaatkan kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis tanpa syarat investasi signifikan, bahkan menggunakan kantor virtual untuk menjalankan usaha yang seharusnya menjadi ranah ekonomi kerakyatan.
“Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat dan menekan ruang hidup UMKM.
Kami tidak menutup pintu investasi, melainkan mengarahkan investasi pada sektor yang benar-benar dibutuhkan dan tidak mematikan potensi ekonomi masyarakat setempat,” tegas Koster.
Bidang usaha yang dibatasi mencakup akomodasi skala menengah, perdagangan ritel, penyewaan kendaraan, jasa konsultansi, rumah makan/kafe, pusat kebugaran, hingga jasa jahit dan penyediaan akomodasi lainnya.
Penutupan akses ini sudah berlaku efektif di seluruh wilayah Bali sejak minggu ketiga Mei 2026.
Koster menegaskan Pemprov tetap sangat terbuka bagi investasi berkualitas, bertanggung jawab, dan selaras dengan visi pembangunan Bali yang menghormati kearifan lokal serta memperkuat kemitraan dengan koperasi dan UMKM.
Pemerintah juga akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran perizinan demi menjaga tata kelola ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
  • Author: Kaperw Bali:Bagaskoro,S.Par.

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Melanggar UU KIP, Proyek Semenisasi di Gunung Tabur Berjalan Misterius

    Diduga Melanggar UU KIP, Proyek Semenisasi di Gunung Tabur Berjalan Misterius

    • calendar_month Wednesday, 18 Feb 2026
    • visibility 495
    • 0Comment

    BERAU – Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur berupa semenisasi jalan dan pembuatan parit (drainase) di kawasan Batu-Batu Riverside, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, menuai kritik tajam.  Proyek yang diduga didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disorot karena berjalan layaknya “proyek siluman”, sebab tidak ada satu pun papan nama proyek yang terpasang di lokasi […]

  • Komisi XII DPR Apresiasi Kontribusi Freeport:Pilar Penerimaan

    Komisi XII DPR Apresiasi Kontribusi Freeport:Pilar Penerimaan

    • calendar_month Sunday, 19 Jul 2026
    • visibility 134
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Peran strategis PT Freeport Indonesia (PTFI), bagian dari holding pertambangan negara MIND ID, kembali mendapat sorotan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi XII DPR RI menilai keberadaan perusahaan selama puluhan tahun telah memberikan manfaat nyata, baik bagi kas negara maupun kemajuan sosial-ekonomi masyarakat Papua. Dalam pernyataan resminya, Anggota Komisi XII DPR […]

  • Kepala Kampung Sido Bangen Desak DPRD BERAU Tuntaskan Konflik Lahan:Sertifikat Warga Harus Diutamakan Secara Hukum

    Kepala Kampung Sido Bangen Desak DPRD BERAU Tuntaskan Konflik Lahan:Sertifikat Warga Harus Diutamakan Secara Hukum

    • calendar_month Thursday, 30 Jul 2026
    • visibility 190
    • 0Comment

    MTN-KALTIM,-BERAU – Kepala Kampung Sido Bangen, Kecamatan Kelay, Agustinus Jalung, secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Berau untuk segera memimpin penyelesaian konflik lahan yang telah melanda wilayahnya selama lebih dari tiga dekade. Masalah ini memuncak setelah lahan yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) warga eks transmigrasi justru diklaim sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun Hak Guna […]

  • APMM Mataram Gelar Aksi Desak Transparansi di Kejati NTB dan PT Nindya Karya

    APMM Mataram Gelar Aksi Desak Transparansi di Kejati NTB dan PT Nindya Karya

    • calendar_month Friday, 5 Jun 2026
    • visibility 188
    • 0Comment

    MATARAM, MTN – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mbojo Mataram (APMM-MATARAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kantor operasional PT Nindya Karya.(5/6/2026) Massa aksi mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah NTB. Massa yang mendatangi gedung Kejati […]

  • Bentrok Berdarah Di Tambak Matraman Bermula Dari Gerobak Nasi Uduk,Polisi Gerak Cepat Kendalikan Stuasi

    Bentrok Berdarah Di Tambak Matraman Bermula Dari Gerobak Nasi Uduk,Polisi Gerak Cepat Kendalikan Stuasi

    • calendar_month Sunday, 26 Jul 2026
    • visibility 226
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Peristiwa keributan yang memanas hingga menimbulkan kerusakan harta benda dan jatuhnya korban terjadi di kawasan Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Polres Metro Jakarta Pusat segera mengerahkan personel untuk mengamankan lokasi dan meredakan ketegangan yang sempat memuncak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan bahwa insiden […]

  • Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Angkat Bicara Soal Isu OTT BKP-SDM Muratara, Desak Transparansi dan Tegas Kawal Proses Hukum

    Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Angkat Bicara Soal Isu OTT BKP-SDM Muratara, Desak Transparansi dan Tegas Kawal Proses Hukum

    • calendar_month Wednesday, 29 Apr 2026
    • visibility 317
    • 0Comment

    MUSI RAWAS UTARA, MTN – Isu dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus menjadi sorotan publik dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Percakapan di media sosial, khususnya Facebook, semakin memperkeruh suasana dengan beredarnya berbagai opini dan dugaan yang belum terverifikasi. […]

expand_less