Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Nasional » APMM Mataram Gelar Aksi Desak Transparansi di Kejati NTB dan PT Nindya Karya

APMM Mataram Gelar Aksi Desak Transparansi di Kejati NTB dan PT Nindya Karya

  • calendar_month Friday, 5 Jun 2026
  • visibility 171
  • comment 0 comment

MATARAM, MTN – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mbojo Mataram (APMM-MATARAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kantor operasional PT Nindya Karya.(5/6/2026) Massa aksi mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah NTB.

Massa yang mendatangi gedung Kejati NTB membawa sejumlah atribut demonstrasi dan secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menilai adanya indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek vital yang menyangkut hajat hidup para petani tersebut.

Koordinator Lapangan Andri (Korlap) aksi dalam orasinya menyatakan bahwa proyek rehabilitasi jaringan irigasi NTB yang menelan anggaran besar yaitu : Rp. 54.022.634.218.00 (Lima Puluh Emap Milyar, Dua Puluh Dua Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu) seharusnya menjadi solusi bagi sektor pertanian, bukan justru menyisakan tanda tanya terkait kualitas dan anggarannya.

“Kami meminta dengan tegas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk tidak tinggal diam. Segera bentuk tim khusus dan lakukan audit forensik serta investigasi menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi irigasi ini. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat tani yang dikorbankan,” ujarnya Andri di sela-sela aksi.

APMM Mataram juga menyerahkan berkas tuntutan dan laporan awal yang mereka himpun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Kejaksaan untuk memulai penyelidikan. Pihak Kejati NTB yang menerima massa aksi menyatakan akan menampung aspirasi tersebut dan mempelajarinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah melakukan aksi di Kejati, massa bergerak menuju kantor perwakilan PT Nindya Karya selaku pihak kontraktor pelaksana proyek. Di lokasi ini, ketegangan sempat terjadi saat massa menuntut pihak manajemen perusahaan untuk keluar dan memberikan penjelasan transparan mengenai progres dan spesifikasi pengerjaan proyek namun tanggapan pihak PT. Nindiya Karya kantor ini sudah tidak aktif sejak tahun 2020, menurut massa aksi jawaban tersebut merupakan jawaban tidak logis kok bisa Perusahan kontruksi yang tidak aktif mendapatkan tender proyek. “Ujar Andri 5/6/2026

APMM-MATARAM menilai PT Nindya Karya harus bertanggung jawab penuh sebagai pelaksana lapangan agar proyek irigasi tersebut memiliki asas manfaat yang jangka panjang dan sesuai dengan anggaran yang dikucurkan negara.

Poin-Poin Tuntutan APMM-MATARAM: Audit Menyeluruh: Mendesak Kejati NTB mengaudit total anggaran dan realisasi fisik proyek rehabilitasi jaringan irigasi NTB.

Transparansi Publik: Menuntut PT Nindya Karya membuka data progres pengerjaan secara transparan kepada masyarakat.

Tindak Tegas Indikasi KKN: Meminta penegak hukum menindak tegas jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proyek tersebut.

Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Massa APMM-MATARAM mengancam akan kembali menggelar aksi dengan gelombang massa yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk mengaudit proyek tersebut tidak segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dan mereka akan laporkan secara resmi PT. Nindiya Karya hari senin depan ke kejati. “Tutup nya

  • Author: Akbar wahyudi
Tags

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemdes Fasilitasi Mediasi Konflik Lahan 4,09 Hektare di Sajau Hilir

    Pemdes Fasilitasi Mediasi Konflik Lahan 4,09 Hektare di Sajau Hilir

    • calendar_month Tuesday, 23 Jun 2026
    • visibility 170
    • 0Comment

    MTN -BULUNGAN–,23 Juni 2026, Pemerintah Desa (Pemdes) Sajau Hilir bergerak cepat memfasilitasi mediasi sengketa lahan seluas sekitar 4,9 hektare di kawasan Sadihoring, meliputi wilayah Sajau Hilir dan Sajau Purau. Mediasi dilakukan untuk meredam ketegangan antara para pihak sekaligus menjaga situasi tetap kondusif. Dalam pertemuan tersebut disepakati seluruh aktivitas di lokasi sengketa dihentikan sementara. Alat berat […]

  • MTI Desak Percepatan RUU Sistranas demi Kejar Target Transportasi Massal di 20 Kota Metropolitan

    MTI Desak Percepatan RUU Sistranas demi Kejar Target Transportasi Massal di 20 Kota Metropolitan

    • calendar_month Tuesday, 4 Agt 2026
    • visibility 36
    • 0Comment

    MTN-Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan target pembangunan sistem transportasi massal di 20 kota metropolitan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ditargetkan selesai pada 2030.   Ketua Umum MTI Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU mengatakan, pemerintah telah memulai proyek […]

  • SEKDA PAPUA SELATAN Lepas Kontingen Pesparawi ke Manokwari

    SEKDA PAPUA SELATAN Lepas Kontingen Pesparawi ke Manokwari

    • calendar_month Wednesday, 17 Jun 2026
    • visibility 172
    • 0Comment

    MTN-MERAUKE – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, secara resmi melepas kontingen Pesparawi Nasional XIV di Aula Kantor Bupati Merauke, Selasa (16/6/2026). Dalam sambutannya, Ferdinandus menyampaikan arahan agar para peserta terus maju dan memuliakan Tuhan dalam ajang bergengsi yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap […]

  • LMND Kota Mataram Kritik PLN: Kabel Semrawut dan Dugaan Kebocoran Arus di Loang Baloq Ancam Keselamatan Warga

    LMND Kota Mataram Kritik PLN: Kabel Semrawut dan Dugaan Kebocoran Arus di Loang Baloq Ancam Keselamatan Warga

    • calendar_month 12 hour ago
    • visibility 68
    • 0Comment

    MTN- NUSA TENGGARA BARAT,– Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Mataram melayangkan kritik keras kepada PLN Kota Mataram atas kondisi kabel listrik yang tidak tertata rapi di sepanjang kawasan Loang Baloq hingga Jalan Lingkar. LMND menilai pembiaran terhadap kabel yang menjuntai serta dugaan kebocoran arus pada sejumlah tiang dan gardu merupakan bentuk kelalaian […]

  • Wakapolri Kukuhkan Pengurus KBPP Polri 2026-2031,Dorong SDM Unggul Dan Berdaya Saing

    Wakapolri Kukuhkan Pengurus KBPP Polri 2026-2031,Dorong SDM Unggul Dan Berdaya Saing

    • calendar_month Wednesday, 29 Jul 2026
    • visibility 54
    • 0Comment

    MTN-Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).   Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi KBPP Polri untuk memperkuat […]

  • Isu Jual Beli Jabatan Mengemuka, Aliansi Masyarakat Desak Transparansi Dan Proses Hukum

    Isu Jual Beli Jabatan Mengemuka, Aliansi Masyarakat Desak Transparansi Dan Proses Hukum

    • calendar_month Thursday, 9 Jul 2026
    • visibility 346
    • 0Comment

    MTN-JAMBI,-MERANGIN – Maraknya isu dugaan praktik jual beli jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin memicu respons keras dari elemen masyarakat. Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Merangin (AMBPM) secara resmi menyuarakan keprihatinan dan menuntut kejelasan melalui pertemuan langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Kamis (9/7/2026). Pertemuan ini menjadi wadah dialog untuk menjawab keresahan […]

expand_less