Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Kaltim » Masyarakat Adat Pemilik Lahan, Bongkar Dugaan Dokumen Palsu PT Berau Coal di Polda Kaltim

Masyarakat Adat Pemilik Lahan, Bongkar Dugaan Dokumen Palsu PT Berau Coal di Polda Kaltim

  • calendar_month Monday, 16 Mar 2026
  • visibility 429
  • comment 0 comment

KALIMANTAN TIMUR – Dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan raksasa pertambangan PT Berau Coal semakin terang benderang. Dalam perkembangan terbaru laporan di Polda Kaltim, Ibu Nurbaya, salah satu anggota Kelompok Tani Usaha Bersama (UBM) Meraang, menyampaikan keberatan yang sangat fatal terkait dokumen yang dijadikan bukti oleh pihak perusahaan.

​Kesaksian Ibu Nurbaya: Logika Hukum yang Cacat

​Ibu Nurbaya secara tegas menyatakan keberatan karena nama anaknya, Aldi, tercantum sebagai pihak yang bertanda tangan dalam surat pelepasan tanah milik PT Berau Coal. Setelah dihitung berdasarkan tanggal dan tahun yang tertera dalam surat tersebut, Aldi ternyata masih berusia 4 tahun.

​“Saya sangat keberatan. Bagaimana mungkin anak saya yang saat itu masih berumur 4 tahun bisa ikut bertanda tangan dalam surat tanah yang dijadikan bukti oleh perusahaan? Ini jelas tidak masuk akal dan diduga kuat palsu,” tegas Ibu Nurbaya saat memberikan keterangan di Polda Kaltim.

​Pencatutan Nama dan Rekayasa Jabatan RT

​Selain kasus Aldi, laporan ini juga diperkuat oleh kesaksian saksi lainnya:

  • ​Kamaruddin Mantan Ketua RT 8 MERAANG Menegaskan namanya dipalsukan dalam dokumen tahun 2008, padahal ia sudah tidak menjabat sejak tahun 2003.
  • ​Sahrir: Turut melaporkan dugaan serupa terkait klaim lahan yang tumpang tindih dengan bukti surat yang meragukan.

​Aksi Pendudukan Lahan Pasca-Lebaran

​Ketua Kelompok Tani UBM, Sampara, dan kuasanya, Rafik, menegaskan bahwa kejanggalan-kejanggalan ini adalah alasan kuat mengapa mereka akan melakukan aksi damai dan penghentian operasional PT Berau Coal di lahan sengketa seluas 1.290 hektar segera setelah Lebaran.

​Rencana aksi ini akan dikawal oleh aliansi ormas adat, ​Pasukan Merah 101 Mandau, ​Galak, ​Poladat, serta permada dan masyarakat yang di rugikan perusahaan PT Berau coal

​Tembusan Hingga ke Presiden

​Masyarakat menuntut agar pemerintah pusat tidak menutup mata, Surat pemberitahuan aksi akan ditembuskan secara resmi mulai dari Presiden RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga kementerian terkait ESDM & Kemenkumham untuk membongkar tuntas dugaan penggunaan dokumen palsu ini.

​“Kami tidak akan mundur. Dengan dukungan ormas dan bukti-bukti nyata seperti tanda tangan anak balita ini, kami yakin kebenaran akan terungkap. Kami minta operasional PT Berau Coal di lahan kami segera dihentikan demi keadilan,” tutup Rafik dalam pernyataan resminya;(tim)

  • Author: Media Tipikor Nusantara
  • Editor: (mtn)

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • LMND Kota Mataram Kritik PLN: Kabel Semrawut dan Dugaan Kebocoran Arus di Loang Baloq Ancam Keselamatan Warga

    LMND Kota Mataram Kritik PLN: Kabel Semrawut dan Dugaan Kebocoran Arus di Loang Baloq Ancam Keselamatan Warga

    • calendar_month Friday, 14 Agt 2026
    • visibility 176
    • 0Comment

    MTN- NUSA TENGGARA BARAT,– Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Mataram melayangkan kritik keras kepada PLN Kota Mataram atas kondisi kabel listrik yang tidak tertata rapi di sepanjang kawasan Loang Baloq hingga Jalan Lingkar. LMND menilai pembiaran terhadap kabel yang menjuntai serta dugaan kebocoran arus pada sejumlah tiang dan gardu merupakan bentuk kelalaian […]

  • Bupati Berau Resmi Lantik Jaja Miharja sebagai Kepala Kampung Tasuk melalui Mekanisme PAW

    Bupati Berau Resmi Lantik Jaja Miharja sebagai Kepala Kampung Tasuk melalui Mekanisme PAW

    • calendar_month Tuesday, 9 Jun 2026
    • visibility 398
    • 0Comment

      MTN BERAU  – Jaja Miharja resmi memimpin Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur setelah dilantik secara resmi menjadi Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu (PAW). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh ⁠Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, pada Selasa, 9 Juni 2026. Jaja Miharja akan mengemban amanah untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode […]

  • Jefri Masrif Dun Resmi Nahkodai STM, Fokus Penjaga Adat dan Budaya Tolaki

    Jefri Masrif Dun Resmi Nahkodai STM, Fokus Penjaga Adat dan Budaya Tolaki

    • calendar_month Monday, 27 Apr 2026
    • visibility 317
    • 0Comment

    KOLAKA, MTN – Sanggoleo Tamalaki Mekongga (STM) resmi menggelar prosesi Pomberehua atau pengukuhan Dewan Pengurus Pusat dengan mengusung tema “Tamalaki yang Beradat dan Beradab”, pada Minggu (26/4/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WITA ini dipusatkan di kawasan Makam Sangia Nibandera, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki nilai […]

  • Resmi! PPMBL Berau Gagas Koperasi Mutiara Alam Sanggam

    Resmi! PP-MBLB Berau Gagas Koperasi Mutiara Alam Batiwakkal

    • calendar_month Thursday, 14 Mei 2026
    • visibility 229
    • 0Comment

    BERAU, MTN – Langkah penting dalam memajukan sektor usaha bahan galian bukan logam dan batuan di wilayah Berau resmi terwujud. Perkumpulan Pengusaha Material Bukan Logam dan Batuan (PP-MBLB) secara sah dan resmi dibentuk dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan setempat. Organisasi ini didirikan sebagai wadah persatuan, penyatuan visi, […]

  • Luhut Lapor Presiden: Digitalisasi Bansos Di Perluas Ke Seluruh Indonesia

    Luhut Lapor Presiden: Digitalisasi Bansos Di Perluas Ke Seluruh Indonesia

    • calendar_month Wednesday, 15 Jul 2026
    • visibility 440
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan kemajuan signifikan program digitalisasi pemerintahan kepada Presiden. Berdasarkan keberhasilan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, pemerintah kini resmi memperluas penerapan sistem ini ke 43 kabupaten/kota di 26 provinsi. Program ini diperkirakan akan menjangkau 38,7 juta penduduk atau setara 12,5 juta keluarga di […]

  • JANGAN JADIKAN PILKADES SEBAGAI AJANG UJI COBA TEKNOLOGI  FKPPM Sumbawa Barat Soroti Rencana Penerapan E-Voting Tanpa Tahap Uji Coba

    JANGAN JADIKAN PILKADES SEBAGAI AJANG UJI COBA TEKNOLOGI FKPPM Sumbawa Barat Soroti Rencana Penerapan E-Voting Tanpa Tahap Uji Coba

    • calendar_month Tuesday, 4 Agt 2026
    • visibility 93
    • 0Comment

    MTN-NTB,-SUMBAWA BARAT – Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Sumbawa Barat memicu sorotan kritis dari elemen masyarakat.   Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pasak Mantar (FKPPM), Supardi, SP., menegaskan demokrasi di tingkat desa tidak pantas dijadikan sarana percobaan penerapan teknologi yang belum teruji. Menurut Supardi, penolakan […]

expand_less