Beranda » Ekonomi » Prioritas Anggaran Rp,24,8 Miliar Untuk Turap Kantor Bupati:Antara Pembangunan Infrastruktur Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Prioritas Anggaran Rp,24,8 Miliar Untuk Turap Kantor Bupati:Antara Pembangunan Infrastruktur Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat
- calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
- visibility 141
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MTN-KALTIM, MAHAKAM ULU –Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tercatat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam Tahun Anggaran 2025, yakni sebesar Rp24,8 miliar, untuk membiayai kelanjutan pembangunan turap atau dinding penahan tanah di kompleks Kantor Bupati. Angka ini tentu saja merupakan nilai yang fantastis dan menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat, terutama ketika disandingkan dengan kondisi riil di lapangan.
Di satu sisi, pembangunan fisik perkantoran pemerintahan memang penting untuk menunjang kinerja aparatur negara, menjamin keamanan aset daerah, serta menciptakan suasana kerja yang layak dan representatif. Namun di sisi lain, realitas yang masih terlihat di berbagai pelosok Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan bahwa masih banyak infrastruktur dasar yang jauh dari kata layak.
Salah satu masalah yang paling mendesak dan sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah kondisi jalan yang masih banyak berlumpur, rusak, dan belum beraspal atau diperkeras. Jalan yang buruk ini tentu saja sangat menghambat mobilitas warga, mengganggu distribusi barang dan jasa, serta memperlambat akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal, jalan yang baik adalah urat nadi perekonomian daerah yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari rakyat.
Dilema Prioritas dan Landasan Hukum
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah alokasi anggaran sebesar itu sudah tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik?
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa landasan hukum yang menjadi acuan utama antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya yang ada demi kepentingan rakyat secara adil dan merata.
-
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Mengatur bahwa dana perimbangan yang diterima daerah harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk membiayai pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Menjelaskan bahwa penyusunan anggaran harus berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan manfaat. Anggaran harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan memberikan dampak manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Refleksi: Kemanakah Harus Mengarahkan Anggaran?
Berdasarkan landasan hukum di atas, setiap pengeluaran anggaran daerah haruslah didasarkan pada skala prioritas yang jelas. Prinsip pro-poor, pro-growth, dan pro-job seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan program mana yang akan didanai.
Pembangunan turap di kantor pemerintahan mungkin penting, namun apakah nilainya harus mencapai hampir Rp25 miliar sementara jalan yang dilalui rakyat sehari-hari masih tergenang air dan berlumpur? Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang optimal. Infrastruktur yang memadai, khususnya jalan, adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penataan ulang prioritas anggaran menjadi sangat penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekadar untuk kemegahan fisik semata.
- Penulis: Kabiro Bpp:Linda
- Editor: Redaktur
Saat ini belum ada komentar