Forum Pemuda Minta BPK dan Kejaksaan Audit Pengadaan di Dinas Pendidikan Musi Rawas
- calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
- visibility 128
- comment 0 komentar
- print Cetak
Forum Lintas Pemuda Silampari
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSEL, MTN – Forum Lintas Pemuda Silampari meminta BPK RI dan Kejaksaan Negeri Musi Rawas melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap pengadaan barang dan tata kelola anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Permintaan ini disampaikan Aktivis Kebijakan Publik, Ahmad J Prayogi, Selasa (26/5/2026), merespons sejumlah persoalan yang menuai perhatian publik.
Menurut Ahmad, masalah yang muncul bukan lagi sekadar administrasi, melainkan mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang, pengondisian anggaran, hingga intimidasi birokrasi terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Salah satu sorotan utama adalah pengadaan papan informasi bahaya narkoba yang diduga diarahkan dan diwajibkan dinas ke seluruh sekolah, dengan harga sekitar Rp2,7 juta per unit. Pengadaan ini dinilai tidak mendesak, tidak sesuai kebutuhan pendidikan, serta harganya dianggap terlalu mahal tanpa kejelasan manfaat.
“Kami terima banyak keluhan soal pengondisian sistematis pembelian papan ini. Dinas diduga mewajibkan dengan harga tinggi. Apa urgensinya bagi kualitas pendidikan?” ujar Ahmad.
Ia juga mengungkap dugaan tekanan bagi kepala sekolah yang menolak, berupa ancaman pemersulitan pencairan Dana BOS. Menurutnya, hal itu merupakan penyalahgunaan wewenang serius, mengingat Dana BOS adalah hak sekolah yang dijamin negara.
Publik juga mempertanyakan kasus pengadaan seragam sekolah tahun 2023 senilai Rp11,6 miliar. Berdasarkan LHP BPK Nomor 07/LHP/XVIII.PLG/01/2024, pengadaan itu tidak memiliki dokumen dasar seperti RAB, KAK, maupun acuan harga. Masalah serupa juga terulang pada pengadaan seragam tahun 2025. Pola yang sama dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan internal dinas terkait.
Forum mendesak Bupati Musi Rawas segera mengevaluasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan agar institusi pendidikan bersih dari polemik dan kepentingan kelompok. “Bupati harus hadir menyelamatkan marwah pendidikan daerah,” tegas Ahmad.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata. Jika tidak ada penanganan serius, Forum berencana melaporkan dugaan penyimpangan ke lembaga pengawasan tingkat lebih tinggi demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
- Penulis: Ali Handoko
Saat ini belum ada komentar