Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Ekonomi » Bupati Mojokerto Gus Barra Tegas: Keselamatan Ibu Hamil Dan Bayi Adalah Prioritas Mutlak,Jangan Ada Lagi Keterlambatan Penanganan

Bupati Mojokerto Gus Barra Tegas: Keselamatan Ibu Hamil Dan Bayi Adalah Prioritas Mutlak,Jangan Ada Lagi Keterlambatan Penanganan

  • calendar_month 3 hour ago
  • visibility 39
  • comment 0 comment

MTN-JATIM, MOJOKERTO – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, yang akrab disapa Gus Barra, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

Ia menekankan bahwa keselamatan setiap ibu hamil serta bayi yang akan lahir harus menjadi prioritas paling utama di seluruh layanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto.
Pernyataan tegas ini disampaikan untuk memastikan tidak ada lagi kasus keterlambatan penanganan medis yang berujung pada hilangnya nyawa ibu maupun bayi.

Maksud dan Tujuan Teguran Ini

Gus Barra menyampaikan pesan ini dengan tujuan yang sangat jelas:

-Menghapuskan risiko keterlambatan: Memastikan setiap keluhan atau kondisi berisiko pada ibu hamil segera ditangani tanpa menunda-nunda

-Meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan: Memperkuat standar pelayanan dan tanggung jawab seluruh pihak di fasilitas kesehatan

-Menurunkan angka kematian ibu dan bayi: Mewujudkan target daerah bebas dari kematian yang bisa dicegah saat persalinan

-Menjamin hak dasar kesehatan: Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan menyelamatkan nyawa

Pesan Penting untuk Seluruh Pihak

“Kehilangan satu nyawa ibu atau bayi karena penanganan yang terlambat adalah kegagalan besar yang tidak boleh terulang.
Seluruh jajaran kesehatan, mulai dari bidan desa hingga rumah sakit, harus bergerak cepat dan bekerja sama dengan baik,” tegas Gus Barra.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen terus memperkuat dukungan sarana, prasarana, serta pelatihan tenaga kesehatan, agar amanah menjaga keselamatan ibu dan anak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
  • Author: Kaperwil Jatim: Sutrisno,SE.

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paguyuban Turonggo Adi Joyo: Mewarisi Budaya Jawa Di Tanah Rantau,Menginspirasi Generasi Dan Mendorong Ekonomi

    Paguyuban Turonggo Adi Joyo: Mewarisi Budaya Jawa Di Tanah Rantau,Menginspirasi Generasi Dan Mendorong Ekonomi

    • calendar_month Saturday, 27 Jun 2026
    • visibility 601
    • 0Comment

    MTN-BERAU –Kampung Tasuk,, Semangat pelestarian budaya terus membara meski di tanah perantauan. Paguyuban Kesenian Jaranan khas Jawa Tengah, Turonggo Adi Joyo, sukses menyelenggarakan pentas seni megah dalam rangka menyambut tradisi Grebeg Suro. Acara yang digelar pada Jumat, 26 Juni 2026, berlangsung meriah di halaman Sekretariat Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, mulai dari siang hingga malam […]

  • LSM Tidak Berwenang Panggil Kades,ini Batas Hukumnya

    LSM Tidak Berwenang Panggil Kades,ini Batas Hukumnya

    • calendar_month Tuesday, 23 Jun 2026
    • visibility 128
    • 0Comment

    MTN-SULTRA, 23 Juni 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, atau meminta pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) secara paksa layaknya aparat penegak hukum. Hal ini ditegaskan oleh Romdani Putra, SH, yang akrab disapa Dhany, mantan aktivis HMI Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurutnya, wewenang memanggil dan memeriksa secara hukum adalah […]

  • SDN 001 Teluk Alulu, Anggaran Ditambah, Kualitas RAB Disorot

    SDN 001 Teluk Alulu, Anggaran Ditambah, Kualitas RAB Disorot

    • calendar_month Monday, 16 Feb 2026
    • visibility 382
    • 0Comment

    BERAU. mediatipikornusantara.com –  Senin, 16 Februari 2026 Pembangunan gedung sekolah SD Negeri 001 Teluk Alulu di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, kembali menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Di tengah rencana pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran tambahan, kondisi fisik bangunan justru memicu pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan dugaan ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran […]

  • Pemkot Tarakan Susun Regenerasi Pimpinan,Isi Jabatan Kosong Lewat Sistem Manajemen Talenta

    Pemkot Tarakan Susun Regenerasi Pimpinan,Isi Jabatan Kosong Lewat Sistem Manajemen Talenta

    • calendar_month Tuesday, 7 Jul 2026
    • visibility 91
    • 0Comment

    MTN-TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan mulai melakukan penataan kembali struktur birokrasi. Setelah proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif rampung, fokus kini beralih ke pengisian dua jabatan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong akibat masa purnatugas. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, pengisian jabatan kali ini akan sepenuhnya mengacu pada Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). […]

  • Polemik Di Buton Utara,Ahmad Afif Darvin Desak BKN Turun Tangan Dan Evaluasi Pejabat Daerah

    Polemik Di Buton Utara,Ahmad Afif Darvin Desak BKN Turun Tangan Dan Evaluasi Pejabat Daerah

    • calendar_month Friday, 26 Jun 2026
    • visibility 109
    • 0Comment

    MTN-BUTON UTARA – Memanasnya polemik yang terjadi di Kabupaten Buton Utara hingga memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat serta berujung adanya korban, mendapat sorotan dari Bendahara DPC PDI Perjuangan Buton Utara, Ahmad Afif Darvin. Afif meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia untuk tidak tinggal diam dan segera turun langsung ke Kabupaten Buton Utara […]

  • Dugaan Pelanggaran KetenagaKerjaan Di PT.Jabontara Eka Karsa: Eks Karyawan Ungkap Saksi Tanpa Kompensasi Layak Hingga Praktek Pungli Kontrak Berau

    Dugaan Pelanggaran KetenagaKerjaan Di PT.Jabontara Eka Karsa: Eks Karyawan Ungkap Saksi Tanpa Kompensasi Layak Hingga Praktek Pungli Kontrak Berau

    • calendar_month Monday, 15 Jun 2026
    • visibility 310
    • 0Comment

    MTN-BERAU, Isu ketenagakerjaan yang melanda perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Jabontara Eka Karsa (JEK) di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini kian memanas. Setelah mencuatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon, sejumlah mantan pekerja mulai berani bersuara mengenai dugaan penahanan hak normatif hingga praktik pungutan liar (pungli) di internal manajemen perusahaan.Salah […]

expand_less