Kondisi Akses Wisata Gunung Salak Memprihatinkan, Pengelolaan Dinilai Lepas Kendali
- calendar_month Wednesday, 6 Mei 2026
- visibility 524
- comment 0 comment
Wisata Taman Nasional Gunung Salak (TNGS), di Kampung Rainna, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan
BOGOR, MTN – Kondisi di kawasan akses Wisata Taman Nasional Gunung Salak (TNGS), di Kampung Rainna, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, dinilai sangat memprihatinkan. Kawasan ini terkesan lepas dari kendali hukum akibat konflik internal yang belum terselesaikan serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang.
Zainal Arifi, tokoh masyarakat setempat, menilai bahwa pemerintah desa hingga saat ini belum optimal menjalankan tanggung jawabnya. Padahal, lokasi tersebut berada dalam wilayah administrasi Desa Ciasihan dan menyangkut kepentingan warga serta kenyamanan pengunjung.
“Sikap yang terkesan pasif ini membuat kawasan tersebut dikelola oleh pihak-pihak yang statusnya belum jelas secara hukum,” ungkap Zainal kepada awak media, Rabu (06/05/2026).
Hal serupa disoroti terkait langkah penanganan pihak TNGS selaku pemegang wewenang. Pernyataan yang memberikan kelonggaran bagi siapapun untuk mengelola asalkan mampu mendamaikan konflik dinilai kurang tegas dan belum sepenuhnya mencerminkan fungsi utama sebagai pengelola kawasan konservasi.
Akibat lemahnya pengawasan, muncul fenomena di mana warga sekitar turun tangan mengatur akses masuk secara mandiri tanpa surat tugas maupun atribut resmi. Mereka melakukan pungutan biaya dengan dalih sumbangan sukarela yang nominalnya ditentukan sendiri, bahkan menerapkan kebiasaan meminta botol air mineral sebagai syarat untuk melintas.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait aspek tanggung jawab. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau gangguan keamanan, hingga saat ini belum ada kepastian pihak mana yang akan memikul tanggung jawab penuh. Padahal pasca libur Lebaran, jumlah pengunjung cukup tinggi namun pelayanan dan keamanan belum tertata dengan baik.
“Masyarakat berharap Pemerintah Desa dan Taman Nasional dapat bertindak lebih tegas demi ketertiban bersama, mengingat besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diemban,” tegasnya.
Hingga saat ini, upaya penertiban yang nyata belum terlihat, sehingga pengelolaan kawasan wisata tersebut masih belum jelas status hukumnya dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak.
- Author: (Kaperwil Bogor)
- Editor: (MTN)
At the moment there is no comment