Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Lahan KPS Bogor Dikelola BUMDesa Ciasihan Kolaborasi UMKM dan Petani Didorong Pelanggaran Tak Ditolerir

Lahan KPS Bogor Dikelola BUMDesa Ciasihan Kolaborasi UMKM dan Petani Didorong Pelanggaran Tak Ditolerir

  • account_circle Kaperwil-Bogor
  • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
  • visibility 126
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ciasihan, MTN – Rapat sosialisasi pengelolaan lahan KPS Bogor telah dilaksanakan dengan dihadiri Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola BUMDesa Cakrawala Ciasihan, Karang Taruna Militan, pendamping desa Paminahan, ketua perjanjian kerja sama, serta para pelaku UMKM dan petani yang beraktivitas di kawasan Gunung Menir.

Dalam sambutannya, Kepala Desa, hj. Lilih menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan moralitas di kawasan tersebut. Ia juga melarang pendirian bangunan permanen mulai saat ini dan seterusnya. Terkait pengelolaan lahan, ia menjelaskan bahwa Desa Ciasihan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan KPS Bogor, dan selanjutnya pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada BUMDesa.

Perwakilan KPS Bogor menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Desa Ciasihan telah resmi dilakukan, dan manajemen lahan kini diserahkan kepada BUMDesa Cakrawala Ciasihan sesuai isi kesepakatan. Pihak KPS Bogor berpesan agar BUMDesa mengelola lahan dengan baik melalui semangat kemitraan yang profesional. Selain itu, para pelaku UMKM dan petani di Gunung Menir diimbau untuk aktif berkolaborasi dengan BUMDesa dalam memajukan potensi lahan tersebut.

Sementara itu, Direktur BUMDesa, Rian menyampaikan tujuan utama kegiatan ini yaitu mewujudkan pengelolaan lahan KPS Bogor yang produktif, transparan, dan berkelanjutan. Ia menegaskan akan membuka ruang kerja sama dengan para UMKM dan petani yang sudah ada di lokasi, namun tegas tidak akan mentolerir pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan dan ketertiban. Dalam waktu dekat, BUMDesa akan menyusun rencana bisnis sebagai kerangka dasar pengelolaan lahan yang transparan dan berkelanjutan.

  • Penulis: Kaperwil-Bogor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kondisi Akses Wisata Gunung Salak Memprihatinkan, Pengelolaan Dinilai Lepas Kendali

    Kondisi Akses Wisata Gunung Salak Memprihatinkan, Pengelolaan Dinilai Lepas Kendali

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle (Kaperwil Bogor)
    • visibility 276
    • 0Komentar

    BOGOR, MTN – Kondisi di kawasan akses Wisata Taman Nasional Gunung Salak (TNGS), di Kampung Rainna, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, dinilai sangat memprihatinkan. Kawasan ini terkesan lepas dari kendali hukum akibat konflik internal yang belum terselesaikan serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Zainal Arifi, tokoh masyarakat setempat, menilai bahwa pemerintah desa hingga saat ini belum […]

  • Kejati Kaltim Sita Aset Ratusan Miliar dari PT JMB Group Terkait Kasus Tambang Batubara Ilegal

    Kejati Kaltim Sita Aset Ratusan Miliar dari PT JMB Group Terkait Kasus Tambang Batubara Ilegal

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle editor media tipikor kaltim
    • visibility 194
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) melakukan penyitaan aset bernilai ratusan miliar rupiah milik PT Jembayan Muarabara (PT JMB) Group. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pertambangan batubara ilegal yang beroperasi di kawasan transmigrasi tanpa izin resmi. ​Dalam konferensi pers yang digelar di lantai 8 Kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, […]

  • Dapat Juara 2 Nasional, Jalan di Musi Rawas Dinilai Bak 'Kubangan Kerbau'

    Dapat Juara 2 Nasional, Jalan di Musi Rawas Dinilai Bak ‘Kubangan Kerbau’

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Media Tipikor Nusantara
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, MTN – Penghargaan Juara 2 tingkat nasional dalam Lomba Hari Jalan yang diberikan Kementerian PUPR RI kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menuai kontroversi. Alih-alih mendapat apresiasi, capaian tersebut justru mendapat sorotan tajam dari kalangan kontrol sosial. Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) menilai penghargaan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut […]

  • Ketum Asosiasi Media Nusantara Apresiasi Berdirinya PPMBLB Secara Sah dan Resmi di Kabupaten Berau

    Ketum Asosiasi Media Nusantara Apresiasi Berdirinya PPMBLB Secara Sah dan Resmi di Kabupaten Berau

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle (/**/)
    • visibility 107
    • 0Komentar

    BERAU, MTN – Ketua Umum Asosiasi Media Nusantara (AMN) menyampaikan apresiasi dan sambutan positif atas terbentuknya secara sah dan resmi Perkumpulan Pengusaha Material Bukan Logam dan Batuan (PP-MBLB) yang berkedudukan di Kabupaten Berau. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap kehadiran wadah organisasi baru yang menaungi pelaku usaha di sektor tersebut. Dalam keterangannya, Ketua Umum […]

  • Salah Guna Aset Koperasi, LBH 545: Bukan untuk Maksiat!

    Alih Fungsi Bangunan Koperasi Jadi Sorotan, LBH 545 Minta Segera Ditertibkan

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle (Kapweril Bogor)
    • visibility 259
    • 0Komentar

    BOGOR, MTN –  Sebuah bangunan yang seharusnya berfungsi sebagai Koperasi Perah Susu di Jalan KH Abdul Hamid, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan tajam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 545 memberikan teguran keras karena aset tersebut diduga dialihfungsikan secara ilegal menjadi tempat usaha bernama “Warung 2 / Cafe”. Berdasarkan temuan di lapangan, […]

  • Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Angkat Bicara Soal Isu OTT BKP-SDM Muratara, Desak Transparansi dan Tegas Kawal Proses Hukum

    Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Angkat Bicara Soal Isu OTT BKP-SDM Muratara, Desak Transparansi dan Tegas Kawal Proses Hukum

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Media Tipikor Nusantara
    • visibility 147
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS UTARA, MTN – Isu dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus menjadi sorotan publik dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Percakapan di media sosial, khususnya Facebook, semakin memperkeruh suasana dengan beredarnya berbagai opini dan dugaan yang belum terverifikasi. […]

expand_less