Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » APMM Mataram Gelar Aksi Desak Transparansi di Kejati NTB dan PT Nindya Karya

APMM Mataram Gelar Aksi Desak Transparansi di Kejati NTB dan PT Nindya Karya

  • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
  • visibility 133
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MATARAM, MTN – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mbojo Mataram (APMM-MATARAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kantor operasional PT Nindya Karya.(5/6/2026) Massa aksi mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah NTB.

Massa yang mendatangi gedung Kejati NTB membawa sejumlah atribut demonstrasi dan secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menilai adanya indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek vital yang menyangkut hajat hidup para petani tersebut.

Koordinator Lapangan Andri (Korlap) aksi dalam orasinya menyatakan bahwa proyek rehabilitasi jaringan irigasi NTB yang menelan anggaran besar yaitu : Rp. 54.022.634.218.00 (Lima Puluh Emap Milyar, Dua Puluh Dua Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu) seharusnya menjadi solusi bagi sektor pertanian, bukan justru menyisakan tanda tanya terkait kualitas dan anggarannya.

“Kami meminta dengan tegas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk tidak tinggal diam. Segera bentuk tim khusus dan lakukan audit forensik serta investigasi menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi irigasi ini. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat tani yang dikorbankan,” ujarnya Andri di sela-sela aksi.

APMM Mataram juga menyerahkan berkas tuntutan dan laporan awal yang mereka himpun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Kejaksaan untuk memulai penyelidikan. Pihak Kejati NTB yang menerima massa aksi menyatakan akan menampung aspirasi tersebut dan mempelajarinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah melakukan aksi di Kejati, massa bergerak menuju kantor perwakilan PT Nindya Karya selaku pihak kontraktor pelaksana proyek. Di lokasi ini, ketegangan sempat terjadi saat massa menuntut pihak manajemen perusahaan untuk keluar dan memberikan penjelasan transparan mengenai progres dan spesifikasi pengerjaan proyek namun tanggapan pihak PT. Nindiya Karya kantor ini sudah tidak aktif sejak tahun 2020, menurut massa aksi jawaban tersebut merupakan jawaban tidak logis kok bisa Perusahan kontruksi yang tidak aktif mendapatkan tender proyek. “Ujar Andri 5/6/2026

APMM-MATARAM menilai PT Nindya Karya harus bertanggung jawab penuh sebagai pelaksana lapangan agar proyek irigasi tersebut memiliki asas manfaat yang jangka panjang dan sesuai dengan anggaran yang dikucurkan negara.

Poin-Poin Tuntutan APMM-MATARAM: Audit Menyeluruh: Mendesak Kejati NTB mengaudit total anggaran dan realisasi fisik proyek rehabilitasi jaringan irigasi NTB.

Transparansi Publik: Menuntut PT Nindya Karya membuka data progres pengerjaan secara transparan kepada masyarakat.

Tindak Tegas Indikasi KKN: Meminta penegak hukum menindak tegas jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proyek tersebut.

Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Massa APMM-MATARAM mengancam akan kembali menggelar aksi dengan gelombang massa yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk mengaudit proyek tersebut tidak segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dan mereka akan laporkan secara resmi PT. Nindiya Karya hari senin depan ke kejati. “Tutup nya

Tags
  • Penulis: Akbar wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dirut PT.SIP, MANGKIR Saat Di Panggil Kejati Kaltara Atas Dugaan Korupsi Tambang

    Dirut PT.SIP, MANGKIR Saat Di Panggil Kejati Kaltara Atas Dugaan Korupsi Tambang

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MTN-Bulungan,KALTARA ,- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus,,terus bergerak cepat melakukan pendalaman penyidikan terkait perkara dugaan korupsi sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Nunukan. Namun, langkah penegakan hukum tersebut menemui sedikit hambatan setelah salah satu dari yang menjadi saksi kunci dari pihak korporasi diketahui mangkir dari panggilan penyidik. ​Saksi yang […]

  • Aktifitas Galian C disorot YLBH, Ribuan Pekerja Jadi Korban

    Aktifitas Galian C disorot YLBH, Ribuan Pekerja Jadi Korban

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • visibility 267
    • 0Komentar

    BERAU. MTN – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) secara resmi menyuarakan keprihatina mendalam terhadap aktivitas tambang material Galian C, di Kabupaten Berau, sejak awal Januari 2026. Peraturan yang dinilai tidak solutif yang telah menyebabkan efek domino, dan menghancurkan ekonomi masyarakat kecil dan melumpuhkan agenda pembangunan daerah. Rakyat Jadi Korban Kekakuan B irokrasi Ketua YLBH KITA […]

  • Bupati Berau Resmi Lantik Jaja Miharja sebagai Kepala Kampung Tasuk melalui Mekanisme PAW

    Bupati Berau Resmi Lantik Jaja Miharja sebagai Kepala Kampung Tasuk melalui Mekanisme PAW

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • visibility 316
    • 0Komentar

      MTN BERAU  – Jaja Miharja resmi memimpin Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur setelah dilantik secara resmi menjadi Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu (PAW). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh ⁠Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, pada Selasa, 9 Juni 2026. Jaja Miharja akan mengemban amanah untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode […]

  • Isu Tambang Pasir di Kulisusu Barat, Keterlibatan Kepsek Jadi Sorotan

    Isu Tambang Pasir di Kulisusu Barat, Keterlibatan Kepsek Jadi Sorotan

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • visibility 180
    • 0Komentar

    BUTON UTARA, MTN – Dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) dalam aktivitas tambang pasir ilegal kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil investigasi media beberapa awak media, seorang ASN inisial LMR yang diketahui menjabat sebagai kepala sekolah (kepsek) diduga turut mengelola aktivitas penambangan pasir tanpa izin di […]

  • GUBERNUR NTT Ancam Rumahkan 9000 Pegawai PPPK, Akibat Transferan Pusat ke Daerah Berkurang

    GUBERNUR NTT Ancam Rumahkan 9000 Pegawai PPPK, Akibat Transferan Pusat ke Daerah Berkurang

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • visibility 109
    • 0Komentar

    MTN-NTT, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan sebanyak 9.000 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dirumahkan. Tindakan tersebut dampak dari adanya kebijakan rasionalisasi belanja pegawai sebagai langkah penyesuaian terhadap keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT. Melki menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), memerintahkan […]

  • Jefri Masrif Dun Resmi Nahkodai STM, Fokus Penjaga Adat dan Budaya Tolaki

    Jefri Masrif Dun Resmi Nahkodai STM, Fokus Penjaga Adat dan Budaya Tolaki

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • visibility 225
    • 0Komentar

    KOLAKA, MTN – Sanggoleo Tamalaki Mekongga (STM) resmi menggelar prosesi Pomberehua atau pengukuhan Dewan Pengurus Pusat dengan mengusung tema “Tamalaki yang Beradat dan Beradab”, pada Minggu (26/4/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WITA ini dipusatkan di kawasan Makam Sangia Nibandera, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki nilai […]

expand_less