Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Ekonomi » Pemdes Fasilitasi Mediasi Konflik Lahan 4,09 Hektare di Sajau Hilir

Pemdes Fasilitasi Mediasi Konflik Lahan 4,09 Hektare di Sajau Hilir

  • calendar_month Tuesday, 23 Jun 2026
  • visibility 147
  • comment 0 comment

MTN -BULUNGAN–,23 Juni 2026, Pemerintah Desa (Pemdes) Sajau Hilir bergerak cepat memfasilitasi mediasi sengketa lahan seluas sekitar 4,9 hektare di kawasan Sadihoring, meliputi wilayah Sajau Hilir dan Sajau Purau.

Mediasi dilakukan untuk meredam ketegangan antara para pihak sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.

Dalam pertemuan tersebut disepakati seluruh aktivitas di lokasi sengketa dihentikan sementara. Alat berat berupa ekskavator beserta para pekerja diminta keluar dari area hingga proses penyelesaian selesai.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap hak para pihak yang masih bersengketa.

Lahan milik Idris seluas sekitar 2 hektare juga diputuskan untuk diblok sementara dan tidak dilakukan penggusuran.

Langkah tersebut diambil sambil menunggu kejelasan status kepemilikan melalui proses mediasi.

Perselisihan dipicu perbedaan pandangan mengenai sejarah penguasaan lahan, batas wilayah, serta status tanah.

Sejumlah warga mengklaim memiliki hak berdasarkan riwayat pembukaan lahan oleh para perintis terdahulu.

Di sisi lain, Kepala Desa menegaskan kawasan tersebut telah berstatus Hak Milik sehingga tidak lagi termasuk tanah ulayat.

Sebagai tindak lanjut, Pemdes akan melakukan pemetaan (bloking) dan inventarisasi seluruh bidang tanah yang masuk dalam area sengketa bersama Ketua RT dan pihak terkait.

Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam mediasi lanjutan yang dijadwalkan paling lambat lima hari ke depan.

Pemdes juga berkomitmen memperbaiki mekanisme pemanggilan peserta mediasi dengan memastikan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemilik lahan dan tokoh adat, menerima undangan resmi.

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa akan dilanjutkan melalui jalur hukum perdata dengan pembuktian berdasarkan sertifikat dan dokumen kepemilikan yang sah.

  • Author: Wakil Redaktur:Krisman Yambo

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • WIKA BANGUN SMA GARUDA DI KALTARA,SIAP LAHIRKAN SDM BERKELAS DUNIA

    WIKA BANGUN SMA GARUDA DI KALTARA,SIAP LAHIRKAN SDM BERKELAS DUNIA

    • calendar_month Monday, 29 Jun 2026
    • visibility 238
    • 0Comment

    MTN-KALTARA,-BULUNGAN – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) bersama anak usahanya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kemajuan bangsa. Melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO), mereka kini tengah menggarap proyek strategis pembangunan SMA Garuda di Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini bukan sekadar pembangunan gedung sekolah biasa, melainkan wujud […]

  • SDN 001 Teluk Alulu, Anggaran Ditambah, Kualitas RAB Disorot

    SDN 001 Teluk Alulu, Anggaran Ditambah, Kualitas RAB Disorot

    • calendar_month Monday, 16 Feb 2026
    • visibility 380
    • 0Comment

    BERAU. mediatipikornusantara.com –  Senin, 16 Februari 2026 Pembangunan gedung sekolah SD Negeri 001 Teluk Alulu di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, kembali menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Di tengah rencana pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran tambahan, kondisi fisik bangunan justru memicu pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan dugaan ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran […]

  • Tidak Akan Laporkan Ke KY, Tim Hukum Nadiem Makarim Hormati Proses Hukum

    Tidak Akan Laporkan Ke KY, Tim Hukum Nadiem Makarim Hormati Proses Hukum

    • calendar_month Monday, 6 Jul 2026
    • visibility 101
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Tim hukum yang mewakili terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadiem Anwar Makarim, memastikan tidak akan mengambil langkah hukum berupa pelaporan ke Komisi Yudisial (KY). Keputusan ini diambil menyusul adanya pernyataan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Anggota, Andi Saputra, dalam sidang pembacaan putusan, Senin (6/7/2026). Menghormati Independensi dan […]

  • Ketua Komisi I DPRD KALTARA Soroti Keamanan: Begal,Sabung Ayam,& Narkoba Menjadi Perhatian Serius

    Ketua Komisi I DPRD KALTARA Soroti Keamanan: Begal,Sabung Ayam,& Narkoba Menjadi Perhatian Serius

    • calendar_month Saturday, 20 Jun 2026
    • visibility 116
    • 0Comment

    MTN-KALTARA, Bulungan – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H.Alimuddin,ST. secara tegas menyoroti maraknya tiga masalah krusial yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat, yaitu tindak pidana begal, praktik sabung ayam, serta peredaran narkotika dan obat berbahaya (narkoba). Isu-isu tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai upaya mencari solusi konkret demi […]

  • Dewan Pers Dorong Hak Ekonomi Jurnalistik dan Penataan Regulasi Digital

    Dewan Pers Dorong Hak Ekonomi Jurnalistik dan Penataan Regulasi Digital

    • calendar_month Wednesday, 17 Jun 2026
    • visibility 194
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Dewan Pers terus mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi industri media nasional di tengah dinamika era digital. Salah satu fokus utama kebijakan saat ini adalah pengajuan usulan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam kerangka revisi Undang-Undang Hak Cipta. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi […]

  • Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gerai KDKMP Aparat Hukum Diminta Berani Usut Oknum Terlibat

    Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gerai KDKMP Aparat Hukum Diminta Berani Usut Oknum Terlibat

    • calendar_month Friday, 15 Mei 2026
    • visibility 337
    • 0Comment

    LUBUKLINGGAU, MTN – Dugaan penyimpangan dalam pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Bumi Silampari yang meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara mulai menjadi perhatian serius publik. Beredarnya Informasi dengan data terkait dugaan praktik pemotongan anggaran Hingga 50% dari RAB, permainan proyek, hingga indikasi penyalahgunaan kewenangan dinilai sebagai persoalan […]

expand_less