Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Budaya » Tolak Diskriminasi Layanan,Ian Maruwo: Jangan Biarkan Warga Korowai Terabaikan

Tolak Diskriminasi Layanan,Ian Maruwo: Jangan Biarkan Warga Korowai Terabaikan

  • calendar_month Sunday, 5 Jul 2026
  • visibility 173
  • comment 0 comment

MTN- MERAUKE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur afirmasi perwakilan Suku Korowai, Ian Maruwo, mendesak Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan untuk memperluas akses layanan hingga ke pelosok pedalaman.

Langkah ini dianggap krusial mengingat kondisi geografis yang sulit dan tingginya kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Ian menjelaskan bahwa wilayah Korowai dihuni oleh sekitar 200 hingga 300 Kepala Keluarga (KK), dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 617 orang dan populasi mencapai kurang lebih 2.000 jiwa.
Seluruh elemen masyarakat ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak.
Kendala Akses dan Tantangan Kesehatan
Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur transportasi yang saat ini hanya mengandalkan jalur udara.
Kondisi ini menyulitkan warga untuk menjangkau fasilitas kesehatan di ibu kota kabupaten apabila terjadi keadaan darurat atau membutuhkan penanganan medis.
“Selama ini masyarakat kesulitan karena harus menempuh perjalanan jauh dan sulit. Belum lagi, masalah kesehatan seperti malaria masih menjadi ancaman utama yang sering menyerang warga,” ungkap Ian.
Oleh sebab itu, selama satu tahun lebih menjabat, ia terus mendorong agar tenaga kesehatan dapat ditempatkan secara permanen di ibu kota distrik agar respon penanganan menjadi lebih cepat dan tepat.
Modernisasi dan Pelestarian Budaya
Ian juga menyoroti perubahan pola hidup masyarakat Korowai yang kini mulai meninggalkan gaya hidup nomaden atau berburu dan meramu, seiring dengan pembangunan distrik dan permukiman baru.
Meskipun kehidupan sudah semakin modern, ia menegaskan bahwa identitas budaya tetap terjaga.
Rumah pohon bukan lagi sekadar tempat hunian utama, melainkan menjadi simbol jati diri dan warisan leluhur yang bangga dilestarikan.
“Saya sendiri sebagai anak adat masih memiliki rumah pohon di dusun. Itu adalah tradisi kami yang tidak akan hilang,” ujarnya.
Poin Penting: Hak Tetap Warga Pedalaman
Dalam kesempatan tersebut, Ian menekankan pesan kuatnya agar tidak ada diskriminasi pelayanan.
Keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan atau masih memegang teguh adat istiadat tidak boleh dijadikan alasan untuk menahan hak-hak mereka sebagai warga negara.
“Jangan karena kami tinggal di hutan atau masih memiliki rumah pohon, lalu pelayanan kesehatan menjadi terlambat atau tidak ada.
Masyarakat sangat membutuhkan kepastian kepesertaan BPJS Kesehatan untuk meringankan beban biaya pengobatan,” tegasnya.
Harapan dan Solusi
Sebagai solusi konkret, Ian Maruwo berharap BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah dapat segera hadir dengan membuka layanan atau menempatkan petugas di Ibu Kota Distrik Korowai.
Dengan demikian, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hingga ke Kabupaten Boven Digoel hanya untuk mengurus administrasi atau mendapatkan akses kesehatan yang murah dan terjamin.
  • Author: Kaperwil papua Selatan: Romanus,H

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Kampung Birang Dan MANTARUNING Desak Penegakan Aturan:Operasi Tambang Diduga Langgar Jarak Aman Dan Keselamatan

    Warga Kampung Birang Dan MANTARUNING Desak Penegakan Aturan:Operasi Tambang Diduga Langgar Jarak Aman Dan Keselamatan

    • calendar_month Wednesday, 29 Jul 2026
    • visibility 131
    • 0Comment

    MTN,-KAMPUNG BIRANG, BERAU – Aktivitas penambangan batubara yang dilaksanakan PT Madhani Talatah Nusantara di wilayah Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, kini menuai keluhan tajam dari masyarakat MANTARUNING setempat. Operasional yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman Masyarakat Mantaruning dan diduga melanggar ketentuan jarak aman, memicu kerusakan fisik bangunan, gangguan kenyamanan, hingga ancaman keselamatan warga Mantaruning Keluhan […]

  • Aliansi Mahasiswa FST USN Kolaka Gelar Aksi massa, Akibat kerusakan lingkungan oleh Proyek Strategis Nasional

    Aliansi Mahasiswa FST USN Kolaka Gelar Aksi massa, Akibat kerusakan lingkungan oleh Proyek Strategis Nasional

    • calendar_month Sunday, 7 Jun 2026
    • visibility 188
    • 0Comment

    MTN KOLAKA – Aliansi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka yang tergabung dalam BEM FAKULTAS sukses menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Kolaka. Aksi moral ini dilakukan guna mengawal dugaan pencemaran sungai dan kerusakan lahan pertanian warga akibat aktivitas Pertambangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diduga melibatkan […]

  • Kasus Korupsi Dispendik Jatim: Hudiono Divonis 10 Tahun Penjara Plus Denda Rp.400Juta

    Kasus Korupsi Dispendik Jatim: Hudiono Divonis 10 Tahun Penjara Plus Denda Rp.400Juta

    • calendar_month Saturday, 1 Agt 2026
    • visibility 97
    • 0Comment

    MTN-JATIM,-SURABAYA – Kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur akhirnya memasuki tahap putusan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada terdakwa Hudiyono berupa pidana penjara selama 10 tahun, pada sidang yang digelar Jumat (31/7). Putusan itu tidak berhenti pada hukuman penjara saja. Terdakwa juga diwajibkan membayar […]

  • Perkuat Program Jaga Jakarta, Polda Metro Jaya Rangkul Organisasi Kemasyarakatan

    Perkuat Program Jaga Jakarta, Polda Metro Jaya Rangkul Organisasi Kemasyarakatan

    • calendar_month Wednesday, 29 Jul 2026
    • visibility 73
    • 0Comment

    MTN-Jakarta – Polda Metro Jaya memperkuat sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan melalui pertemuan dan silaturahmi yang digelar di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jaga Jakarta yang dicanangkan Kapolda Metro Jaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.   Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol H.Y. […]

  • Tidak Akan Laporkan Ke KY, Tim Hukum Nadiem Makarim Hormati Proses Hukum

    Tidak Akan Laporkan Ke KY, Tim Hukum Nadiem Makarim Hormati Proses Hukum

    • calendar_month Monday, 6 Jul 2026
    • visibility 132
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Tim hukum yang mewakili terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadiem Anwar Makarim, memastikan tidak akan mengambil langkah hukum berupa pelaporan ke Komisi Yudisial (KY). Keputusan ini diambil menyusul adanya pernyataan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Anggota, Andi Saputra, dalam sidang pembacaan putusan, Senin (6/7/2026). Menghormati Independensi dan […]

  • Kritik Tajam Yusril Ihza Mahendra: Sayembara Tangkap Maling Beresiko Lahirkan Main HakimSendiri

    Kritik Tajam Yusril Ihza Mahendra: Sayembara Tangkap Maling Beresiko Lahirkan Main HakimSendiri

    • calendar_month Sunday, 26 Jul 2026
    • visibility 48
    • 0Comment

    MTN-JAKARTA – Kebijakan sayembara penangkapan pelaku kejahatan seperti maling dan begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kritik keras dari ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, penanganan kriminalitas harus tetap menjadi ranah murni aparat penegak hukum, bukan diserahkan lewat mekanisme sayembara yang terbuka bagi masyarakat luas. Dalam pandangannya, upaya menekan angka […]

expand_less