Tolak Diskriminasi Layanan,Ian Maruwo: Jangan Biarkan Warga Korowai Terabaikan
- calendar_month Sunday, 5 Jul 2026
- visibility 202
- comment 0 comment
MTN- MERAUKE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur afirmasi perwakilan Suku Korowai, Ian Maruwo, mendesak Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan untuk memperluas akses layanan hingga ke pelosok pedalaman.
Langkah ini dianggap krusial mengingat kondisi geografis yang sulit dan tingginya kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Ian menjelaskan bahwa wilayah Korowai dihuni oleh sekitar 200 hingga 300 Kepala Keluarga (KK), dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 617 orang dan populasi mencapai kurang lebih 2.000 jiwa.
Seluruh elemen masyarakat ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak.
Kendala Akses dan Tantangan Kesehatan
Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur transportasi yang saat ini hanya mengandalkan jalur udara.
Kondisi ini menyulitkan warga untuk menjangkau fasilitas kesehatan di ibu kota kabupaten apabila terjadi keadaan darurat atau membutuhkan penanganan medis.
“Selama ini masyarakat kesulitan karena harus menempuh perjalanan jauh dan sulit. Belum lagi, masalah kesehatan seperti malaria masih menjadi ancaman utama yang sering menyerang warga,” ungkap Ian.
Oleh sebab itu, selama satu tahun lebih menjabat, ia terus mendorong agar tenaga kesehatan dapat ditempatkan secara permanen di ibu kota distrik agar respon penanganan menjadi lebih cepat dan tepat.
Modernisasi dan Pelestarian Budaya
Ian juga menyoroti perubahan pola hidup masyarakat Korowai yang kini mulai meninggalkan gaya hidup nomaden atau berburu dan meramu, seiring dengan pembangunan distrik dan permukiman baru.
Meskipun kehidupan sudah semakin modern, ia menegaskan bahwa identitas budaya tetap terjaga.
Rumah pohon bukan lagi sekadar tempat hunian utama, melainkan menjadi simbol jati diri dan warisan leluhur yang bangga dilestarikan.
“Saya sendiri sebagai anak adat masih memiliki rumah pohon di dusun. Itu adalah tradisi kami yang tidak akan hilang,” ujarnya.
Poin Penting: Hak Tetap Warga Pedalaman
Dalam kesempatan tersebut, Ian menekankan pesan kuatnya agar tidak ada diskriminasi pelayanan.
Keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan atau masih memegang teguh adat istiadat tidak boleh dijadikan alasan untuk menahan hak-hak mereka sebagai warga negara.
“Jangan karena kami tinggal di hutan atau masih memiliki rumah pohon, lalu pelayanan kesehatan menjadi terlambat atau tidak ada.
Masyarakat sangat membutuhkan kepastian kepesertaan BPJS Kesehatan untuk meringankan beban biaya pengobatan,” tegasnya.
Harapan dan Solusi
Sebagai solusi konkret, Ian Maruwo berharap BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah dapat segera hadir dengan membuka layanan atau menempatkan petugas di Ibu Kota Distrik Korowai.
Dengan demikian, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hingga ke Kabupaten Boven Digoel hanya untuk mengurus administrasi atau mendapatkan akses kesehatan yang murah dan terjamin.
- Author: Kaperwil papua Selatan: Romanus,H
At the moment there is no comment