Dapat Juara 2 Nasional, Jalan di Musi Rawas Dinilai Bak ‘Kubangan Kerbau’

MUSI RAWAS, MTN – Penghargaan Juara 2 tingkat nasional dalam Lomba Hari Jalan yang diberikan Kementerian PUPR RI kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menuai kontroversi. Alih-alih mendapat apresiasi, capaian tersebut justru mendapat sorotan tajam dari kalangan kontrol sosial.

Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) menilai penghargaan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut mereka, infrastruktur jalan di wilayah itu hingga saat ini masih jauh dari kata layak dan memprihatinkan.

“Kami sangat terkejut dan mempertanyakan dasar penilaian dari penghargaan tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan banyak ruas jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan penghubung provinsi, dalam kondisi rusak parah, berlumpur, bahkan menyerupai kubangan kerbau,” tegas perwakilan LAKI P45, dalam keterangannya, Rabu (29/04).

Kondisi memburuk tersebut, lanjutnya, sangat mudah ditemukan, terutama di ruas jalan wilayah HTI, Kecamatan Muara Lakitan yang dipenuhi lumpur dan sulit dilalui. Selain itu, ruas jalan lintas penghubung Muara Beliti – Sekayu (Musi Banyuasin) juga mengalami kerusakan berat tanpa perbaikan signifikan.

Tak hanya jalan utama, sejumlah desa di Kabupaten Musi Rawas juga disebut masih terisolasi akibat buruknya akses jalan. Desa-desa tersebut antara lain Mukti Karya, Pelita Jaya, Pian Raya, Sidomulyo, Sindang Laya, dan Tri Anggun Jaya.

“Di desa-desa tersebut, akses jalan tidak hanya rusak, tetapi sudah dalam kondisi sangat memprihatinkan, berlumpur dan sulit dilintasi, terutama saat musim hujan. Ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.

Dugaan Laporan Tidak Sesuai Fakta

Organisasi ini menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dengan realitas di lapangan. Mereka menilai mustahil daerah dengan kondisi jalan seperti itu bisa meraih peringkat kedua nasional.

“Kami menduga adanya laporan yang tidak objektif atau sekadar laporan ‘Asal Bapak Senang’. Tidak mungkin daerah dengan kondisi jalan seperti ini bisa meraih peringkat kedua tingkat nasional tanpa adanya kejanggalan dalam proses penilaian,” tegasnya.

LAKI P45 juga mempertanyakan transparansi indikator penilaian yang digunakan Kementerian PUPR, termasuk terkait pemberian hadiah senilai Rp30 miliar. Mereka meminta pihak pusat tidak hanya mengandalkan laporan administratif.

“Kami meminta Kementerian PUPR RI untuk tidak hanya menerima laporan administratif semata, tetapi turun langsung melihat kondisi jalan di Musi Rawas secara nyata. Jangan sampai penghargaan yang diberikan justru mencederai rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.

Tuntutan Evaluasi dan Audit

Sebagai bentuk kontrol sosial, LAKI P45 menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi ulang terhadap hasil penilaian lomba. Kedua, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan kinerja infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Ketiga, meminta pemerintah daerah segera memprioritaskan perbaikan jalan rusak parah, khususnya di wilayah desa-desa yang terdampak.

“Kami tidak anti prestasi, tetapi prestasi harus sesuai dengan fakta. Jika tidak, maka ini adalah bentuk pembodohan publik yang tidak bisa dibiarkan,” tutup perwakilan LAKI P45 dengan tegas.